Tindak pidana pencucian uang dikenal istilah pembuktian terbalik Jelaskan apa yang dimaksud pembuktian terbalik beserta dasar hukumnya?
Pembuktian terbalik maksudnya adalah beban pembuktian ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal- usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika serta perbuatan haram lainnya.
Bagaimana pembuktian dalam perkara TPPU?
Dalam perkara TPPU, Pasal 73 UU PPTPPU menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang adalah: alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.
Pihak manakah yang dibebani beban pembuktian menurut KUHP?
Pada dasarnya, dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia, beban untuk membuktikan ada atau tidaknya pidana terletak pada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Pasal 66 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”), bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.
Apakah sistem pembalikan beban pembuktian melanggar asas presumption of innocence?
Dalam hal pembalikan beban pembuktian yang terdapat pada undang-undang korupsi sangatlah berbeda dengan pembuktian secara negatif yang terdapat didalam KUHP. Sehingga sangatlah rawan melanggar asas praduga tak bersalah ( presemption of innocence ) dan asas mempersalahkan diri sendiri ( non self incrimination ).
Jelaskan apa yang dimaksud dengan teori keseimbangan kemungkinan pembuktian?
Alternatif pembuktian yang diajukan dan digagas oleh pemikir di negara maju adalah, teori “keseimbangan kemungkinan pembuktian” (balanced probability of principles), yaitu mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan …
Apa judul Bab II UU No 8 Tahun 2010?
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.
Kuhap menganut sistem pembuktian apa?
Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti …
Apa yang menjadi latar belakang diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang?
Latar belakang diterapkannya sistem pembalikan be ban pembuktian terhadap tindak pidana korupsi karen a terkait ada anggapan dalam masyarakat bahwa dengan gratifikasi dan suap sulit pembuktiannya, sehingga diperlukan eksepsionalitas enforcement melalui penerapan sistem pembalikan beban pembuktian, agar para pelaku …
Apa yang dimaksud dengan pembalikan beban pembuktian?
Asas Pembalikan Beban Pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoretis pembuktian dalam Hukum (Acara) Pidana yang universal. Dalam Hukum Pidana (Formal), baik sistem kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum.
Apa itu pembuktian dalam hukum acara pidana?
Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.
Apakah sistem pembuktian terbalik terbatas tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah?
Sedangkan dari perspektif ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006, pada hakikatnya beban pembuktian terbalik tersebut dilarang terhadap kesalahan orang karena …
Apa yang dimaksud UU Perlindungan Konsumen menganut asas beban pembuktian terbalik?
Berarti alih-alih konsumen yang harus membuktikan bahwa pelaku usaha bersalah, justru pelaku usaha yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sehingga tidak harus bertanggung jawab.
Apa yang dilakukan dalam pembuktian terbalik?
“Istilah ini (pembuktian terbalik, ed.) sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan pendekatan gramatikal. Dari sisi bahasa dikenal sebagai Omkering van het Bewijslast atau Reversal Burden of Proof yang bila secara bebas diterjemahkan menjadi “Pembalikan Beban Pembuktian’.”
Apakah penerapan asas pembuktian terbalik?
“Berdasarkan kelemahan-kelemahan dalam penggunaan asas pembuktian terbalik dapat disimpulkan jika penerapan asas pembuktian terbalik dalam beberapa kasus dengan titik fokus kajian-kajian yang ada dalam UU TPPU masih dirasa kurang optimal. Bahkan, dalam beberapa kasus masih ada ‘keraguan’ dalam penerapannya,” ungkap Martua.
Apakah beban pembuktian dapat dibuktikan terlebih dahulu?
Ketidakoptimalan tersebut, menurut Martua Raja, antara lain berkaitan dengan masalah apakah kejahatan asal (predicate offense/ crime) harus dibuktikan terlebih dahulu atau tidak. Sementara bentuk atau susunan dakwaan pembalikan beban pembuktian dapat disimpulkan bila penggunaan asas pembuktian terbalik dapat dikatakan tidak efektif.
Apakah beban pembuktian ada pada terdakwa?
Pembuktian terbalik maksudnya adalah beban pembuktian ada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal- usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika serta perbuatan haram lainnya.
