UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang apa?

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang apa?

Dokumen Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini mengatur perubahan kedua atas UU 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah. Beberapa hal penting terkait pemilihan kepala daerah belum diatur dalam UU 32/2004. Hal ini belum diatur dalam UU 32/2004. …

Apa isi dari UU No 12 Tahun 2011?

UU RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan HOT. Dalam undang-undang ini menyebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Apa isi UU No 21 Tahun 2008?

Memberikan ketentuan mengenai jenis serta kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah, serta ketentuan mengenai kelayakan penyaluran dana. Sejumlah larangan bagi bank syariah dan unit usaha syariah juga diatur dalam babini.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang apa?

Dalam UU ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pokok-pokok pengaturan dalam UU ini antara lain: pembentukan daerah dan kawasan khusus; penyelenggaraan pemerintahan; kepegawaian daerah; peraturan daerah dan peraturan kepala daerah; perencanaan pembangunan daerah; dan keuangan daerah.

Apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah daerah?

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat; c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan; e. …

Apakah yang disebut peraturan perundang-undangan menurut undang-undang no 12 tahun 2011?

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Apakah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 masih berlaku?

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan …

Apakah peran lembaga keuangan syariah menurut UU No 21 Tahun 2008 *?

Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

Aktivitas apa yang dilarang pada BPRS menurut undang-undang no 21 tahun 2008?

Bagi BPRS, selain larangan tersebut, juga dilarang untuk membuka produk simpanan giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran serta kegiatan valuta asing kecuali penukaran valuta asing (Pasal 25).

Apa isi UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1?

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Back To Top